Pengelolaan dan Penatausahan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Padang

A.  Kesimpulan dan Saran

1.    Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)  mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintahan daerah kota  padang (studi kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Pemkot Padang). Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Implementasi Kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Pemerintah Kota Padang merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Pemerintah Kota Padang.

Fakta dilapangan menunjukan, kualitas SDM sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Rendahnya kompetensi SDM terhadap penguasaan SIPKD akan berdampak terhadap pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah. keterandalan merupakan unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan  berbagai pihak dan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan, maka  kualitas SDM dan  penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan dalam penyusunan pelaporan keuangan pemerintah. Dalam hal tertentu, untuk menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (keterandalan) dan tepat waktu,  disini menyangkut dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan sumber daya menghasilkannya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghasilkan laporan keuaangan yang adanal dan menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, hal ini disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami sistem (SIPKD) dan apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa andal dan tepat waktu.

2.    Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sehubungan dengan pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) dan penilaian efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan  di Pemerintahan Kota Padang, maka saran yang dapat diberikan adalah:

a)    Pemerintah dan penjabat yang berwewenang harus konsisten dan komitmen dalam penerapan dan pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (SIPKD), baik dalam menambah anggaran untuk memperbaiki sistem dan jaringan, pendidikan dan pengawasan serta pengadaan teknologi yang dapat menunjang penerapan SIPKD sehingga mempermudah melakukan transfer data keuangan antara SKDP dengan SKKPD lainnya dan dapat memudahakan penyusunan kompilasi keuangan serta pelaporan semester dan bulanan masing-masing SKPD.

b)   Perangkat Keras (Hardware) yang digunakan oleh client sebaiknya mengikuti perkembangan teknologi agar kecepatan untuk melakukan input data dapat lebih ditingkatkan sehingga penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan ekonomis.

c)    Memberikan pelatihan atau Bimbingan Teknis (BIMTEK) secara berkala dan berkalanjutan terhadap semua yang terlibat dalam pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKkD) untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya dalam melakukan proses analisis data.

d)   Terkait dengan variasi laporan, sistem secara berkala harus di-upgrade untuk dapat memberikan laporan yang lebih bervariasi dan sesuai dengan keinginan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagi pengguna SIPKD.

e)    Meningkatkan perbaikan, sarana dan prasarana infrastrukutr serta perawatan dan pemeliharaan terhadap fasilitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).